Lebih lanjut, Bamsoet menguraikan, komisi yang menangani hilirisasi dan transisi energi juga diperlukan karena Indonesia sedang fokus pada pemanfaatan sumber daya alam, industrialisasi, dan tuntutan ekonomi rendah karbon. Hilirisasi harus menghasilkan industri yang semakin dalam, menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat rantai pasok domestik, dan meningkatkan penerimaan negara. Pada saat bersamaan, transisi energi harus dirancang secara realistis agar kebutuhan energi nasional tetap aman dan terjangkau. Tantangan itu semakin relevan ketika pemerintah mendorong energi hijau dan infrastruktur digital sebagai penggerak transformasi ekonomi.
"Jangan sampai hilirisasi berhenti pada membangun pabrik dan mengekspor produk setengah jadi. Kita harus berpikir sampai kepada penguasaan teknologi, riset, sumber daya manusia, pembiayaan, pasar, dan kemampuan membangun industri turunannya. Demikian pula transisi energi. Kita harus menjaga keseimbangan antara target pengurangan emisi dengan kebutuhan energi industri, transportasi, rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi," tegas Bamsoet.
Kemudian, Bamsoet menuturkan, dari sisi ekonomi, pembidangan yang lebih spesifik juga diperlukan karena target pertumbuhan nasional menghadapi lingkungan global yang penuh tekanan. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sementara pertumbuhan semester I-2026 mencapai 5,45 persen. Pada triwulan II, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh 12,26 persen secara kuartalan, sedangkan listrik dan gas menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tahunan tertinggi sebesar 10,81 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan Indonesia semakin membutuhkan kebijakan yang saling terhubung antara pangan, energi, industri, infrastruktur, investasi, dan konsumsi masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen harus kita jadikan fondasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen. Tantangan kita adalah bagaimana pertumbuhan tersebut semakin berkualitas, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri," pungkas Bamsoet.