"Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya," tegas Agus.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendapatan yang dihasilkan proyek dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban obligasi, sehingga ketergantungan pada sumber pendapatan APBD lainnya dapat diminimalkan.

Meski demikian, kewajiban pembayaran pokok dan bunga obligasi tetap melekat pada pemerintah daerah sebagai penerbit dan harus dikelola sesuai mekanisme keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agus menambahkan, terdapat lima agenda penting dalam pengembangan obligasi daerah, yakni memastikan adanya tambahan investasi pembangunan, memprioritaskan proyek dengan manfaat ekonomi dan potensi pendapatan yang jelas, menyiapkan proyek yang layak dibiayai, memperkuat kepastian hukum dan perlindungan investor, serta mendorong proyek percontohan sebelum penerapan yang lebih luas.

Menurutnya, penerbitan obligasi daerah harus dibangun secara bertahap dengan mengutamakan kredibilitas dan kualitas proyek.

Sindikasi BPD sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Selain mendorong pengembangan obligasi daerah, Agus juga menawarkan gagasan alternatif pembiayaan pembangunan melalui kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Menurutnya, Indonesia memiliki jaringan BPD dengan kekuatan permodalan, penghimpunan dana, dan kapasitas pembiayaan yang secara kolektif berpotensi mendukung pembangunan infrastruktur produktif di berbagai daerah.

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data agregat industri yang disampaikannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp 1.100 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp 660 triliun dan dana pihak ketiga mendekati Rp 800 triliun.

Kekuatan kolektif tersebut, menurut Agus, dapat menjadi modal penting untuk memperluas kontribusi BPD dalam pembiayaan pembangunan daerah.

"Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD," ungkapnya.

Melalui skema sindikasi, sejumlah BPD dapat bekerja sama membiayai proyek infrastruktur berskala besar, dengan membagi eksposur pembiayaan dan risiko sesuai kapasitas serta kebijakan masing-masing bank.

Pendekatan ini juga memungkinkan proyek yang kebutuhan investasinya melampaui kemampuan pembiayaan satu BPD untuk dijajaki secara bersama, dengan tetap memperhatikan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian perbankan.

Agus mencontohkan potensi pembiayaan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Bekasi dan Jatiluhur.

Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi publik seperti perluasan layanan Trans Jatim juga dapat menjadi contoh proyek yang layak dievaluasi dari sisi kebutuhan investasi, struktur pembiayaan, serta sumber pengembalian pinjamannya.