NADIKABAR.COM — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi yang beredar di media sosial bahwa perusahaan wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sampai saat ini pemerintah belum menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai Pengelola Dana Cadangan Pesangon.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya tidak pernah menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi Pengelola Dana Cadangan Pesangon.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sampai saat ini kebijakannya masih memerlukan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) sehingga berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.
