Organisasi Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (Kapal Perempuan) menilai masih banyak aparat penegak hukum (APH) yang tidak menerapkan Undang-Undang Nom
Ia menambahkan tantangan lainnya adalah setiap platform digital memiliki kebijakan masing-masing dalam menangani kekerasan online.
"Seringkali kasus pada akhirnya jadi tafsir aparat dan unitnya untuk menangani perkara," kata Ulfa Kasim.
Selain itu, kondisi psikologis korban yang ragu untuk melapor.
"Kadang-kadang korban masih ragu untuk meneruskan kasus atau tidak," katanya.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
