NADIKABAR.COM — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan tidak ada larangan bagi petani untuk melepas stok jagungnya dengan harga melebihi Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Patokan HPP merupakan batas minimal bagi pemerintah melalui Perum Bulog untuk melindungi petani agar harga tidak jatuh.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan mengatakan tidak ada larangan yang berimplikasi pada pidana apabila petani menjual melebihi HPP. Hal itu dikarenakan instrumen HPP merupakan jaring pengaman harga yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga petani.
"Jadi tidak ada pemerintah melarang petani menjual harga di atas HPP, yang wajib membeli jagung Rp 6.400 (sesuai HPP) itu adalah Bulog. Jadi pada saat harga lagi tinggi, pemerintah setop, yang beli adalah swasta," kata Hermawan dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Sebagai informasi, HPP merupakan batas minimal harga yang harus diterima petani. HPP untuk jagung pipilan kering telah diatur dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan diperkuat dengan Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026.