NADIKABAR.COM — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menjembatani peluang pembiayaan proyek-proyek SDGs dalam SDG Certified Leadership Program dengan mempertemukan peserta dan pihak yang memiliki sumber daya pendanaan.

Manager Pilar Lingkungan Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Rachman Kurniawan mengatakan bahwa dalam hal ini, Bappenas berperan sebagai koordinator dan matchmaker yang menghubungkan pelaku usaha kecil dengan berbagai pihak yang memiliki sumber daya berbeda.

“Di tingkat nasional kita ini lebih bersifat sebagai koordinator dan matchmaker (penghubung). Jadi mempertemukan para pihak yang memiliki masing-masing resource,” kata Rachman di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Rachman menjelaskan, kebutuhan pembiayaan sebenarnya dapat dipenuhi melalui konsep innovative financing yang tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tetapi juga melibatkan sumber pendanaan non-APBN dan non-APBD.

Skema tersebut, imbuh dia, dapat berbentuk blended finance maupun kolaborasi antarpihak yang memiliki anggaran dan sumber daya berbeda. Menurutnya, setiap aktor pembangunan memiliki kekuatan masing-masing yang dapat dipadukan untuk mendukung pelaksanaan proyek SDGs.

Rachman mencontohkan akademisi yang memiliki kekuatan pada pengetahuan, organisasi nonpemerintah (NGO) pada kemampuan advokasi, komunitas pada lokus sosial, filantropi pada sumber daya untuk bantuan, serta pelaku usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Justru di situlah nanti akan bertemu innovative financing di skala lokal,” ujar dia.

Dalam pelaksanaan SDG Certified Leadership Program, Rachman mencontohkan proyek yang dijalankan oleh salah satu peserta, yakni pertanian organik oleh Pendiri dan Pemilik Abang Sayur Organik Dyah Rahmawati di Kota Malang.

Menurutnya, proyek yang dinilai mendukung pencapaian SDGs diyakini lebih mudah memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan dengan program CSR yang sejalan dengan kegiatan.

“Fungsi kami memang bukan memberikan pendanaan langsung, tapi sebagai matchmaker mempertemukan mereka, atau sebagai endorsement, yaitu memberikan keyakinan bahwa program ini akan mendukung SDGs, tentu ini akan lebih mudah mendapat dukungan pendanaan dari para pihak, baik dari pemerintah daerah maupun non-pemerintah yang ada di lapangan,” kata Rachman.

SDG Certified Leadership Program betujuan untuk mencetak para pemimpin yang bisa mendorong pelaksanaan SDGs di tingkat lokal di berbagai daerah di Indonesia.

Program leadership mencakup rangkaian lokakarya, diskusi, penugasan, mentoring, hingga pengembangan Capstone Project. Pada tahun ini, program ini menerima 947 pendaftar dari 631 institusi atau organisasi di 32 provinsi yang kemudian diseleksi menjadi 50 peserta.

Nantinya, setelah para peserta menyelesaikan Capstone Project, Bappenas akan mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil proyek tersebut sebagai bentuk praktik baik (best practice) dalam sebuah kolokium, sebelum memberikan sertifikat kelulusan bagi para peserta.

Bappenas juga mendorong agar para peserta tidak berhenti pada tahap akhir program saja, melainkan terus berkembang secara berkelanjutan.

Guna memfasilitasi potensi keberlanjutan tersebut, Rachman mengatakan pihaknya tengah menyiapkan wadah jejaring (networking) bagi para alumni. Melalui jejaring ini, para alumni diharapkan dapat tergerak untuk melakukan replikasi hingga upscaling program secara bergotong royong.

“Jejaring ini akan kita nurture. Mudah-mudahan 50 peserta ini akan menjadi alumni leadership, dan kita masih punya sekitar 250 alumni lain yang batch sebelumnya. Kita akan menghubungkan dalam sebuah network untuk menjalankan berbagai program,” kata Rachman.