“Risiko harus masuk sejak awal ke dalam perencanaan pembangunan, bukan baru kita tangani setelah menjadi bencana,” ucap Wamen PPN.
Melalui SEPAKAT, lanjutnya, risiko dapat dilihat tidak hanya dari sisi fisik wilayah, tetapi juga dari kelompok rentan yang terdampak, layanan dasar yang terancam, serta aktivitas ekonomi yang perlu dilindungi.
“Ukuran keberhasilan kita adalah apakah masyarakat Maluku menjadi lebih aman, layanan dasar tetap berjalan, mata pencaharian tetap terlindungi, dan generasi berikutnya tetap memiliki pulau yang dapat mereka sebut rumah. Itulah pembangunan yang berketahanan. Dan itulah pekerjaan yang harus kita mulai bersama, dari sekarang,” ungkap Wakil Kepala Bappenas.
