NADIKABAR.COM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggandeng perguruan tinggi, salah satunya Universitas Diponegoro Semarang untuk memperkuat peran pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu di ruang digital.
"Ke depan, memang tugas dan kewenangan dalam menjalankan pengawasan tidak anti melalui yang sifatnya manual. Ke depan, kita mulai bertransformasi digital," kata anggota Bawaslu RI Puadi, di Semarang, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Puadi dalam kegiatan "Bawaslu Campus Connect: Generasi Digital, Demokrasi Transparan. Ayo Awasi Bersama, Sukseskan Pemilu yang Berintegritas" di kampus FISIP Undip.
Ia menjelaskan Bawaslu memiliki sejumlah agenda penguatan pengawasan digital, yakni penguatan regulasi, penguatan sumber daya manusia (SDM) yang melek digital.
"Kemudian, bagaimana melakukan pemantauan di dunia maya, termasuk memaksimalkan AI (artificial intelligence), dan juga bagaimana berkolaborasi dengan platform digital," katanya.
Tentunya, ia mengatakan bahwa Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri sehingga mengajak sivitas akademika, termasuk Undip untuk berkolaborasi.
"Mahasiswa bukan hanya sebagai konsumen informasi. Kami berharap mahasiswa sebagai produsen informasi, sebagai agen digital, sebagai agen literasi," katanya.
Karena itu, kata dia, mahasiswa bisa ikut menyosialisasikan hingga berpartisipasi menyampaikan informasi awal jika menemukan dugaan pelanggaran, baik di dunia nyata maupun maya.
Melalui program tersebut, ia berharap kampus menjadi semacam laboratorium demokrasi yang di dalamnya berisi berbagai kegiatan untuk melakukan riset dan penelitian.
Sementara itu, mantan Ketua Bawaslu Prof Muhammad mengingatkan bahwa tidak mungkin menggaransi pemilu 100 persen demokratis, seiring dengan data pelanggaran yang ditangani Bawaslu.
"Saya mau berdebat dengan orang yang mengatakan pernah ada pemilu di Indonesia 'full' demokratis. 'No', tidak mungkin. Lihat sendiri data pelanggaran di Bawaslu. Datanya konkret. Tetap ada potensi orang-orang jahat di pemilu, dengan berbagai cara," katanya.
Karena itu, kata dia, transformasi digital dimaksudkan bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk memaksimalkan pengawasan pemilu.
"Bukankah dengan teknologi informasi kita bisa cepat men-'detect' siapa orang jahat di pemilu, siapa orang yang 'fair'. Karena di Indonesia, masih banyak orang mau menang dengan cara-cara instan," katanya.
Turut hadır, antara lain mantan Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini yang juga pengajar Undip, serta Dekan FISIP Undip Prof Teguh Yuwono.
