Dia juga mengambil alih utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya kembali melontarkan pernyataan keras terhadap perusahaan asing yang dinilai meremehkan aturan di Indonesia.
Purbaya mengaku merasa dihina karena ada perusahaan yang menganggap aturan di Indonesia bisa dibereskan dengan membayar pihak tertentu.
"Karena orang perusahaan-perusahaan sana tuh menghina saya. Dia bilang gini, nggak ada gunanya kita ikuti peraturan Indonesia, orang Indonesia nggak akan bisa berubah. Dibayar, selesai," ujar Purbaya dalam rapat dengan Komite IV DPD RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Purbaya menegaskan tidak akan berkompromi dengan praktik tersebut.
"Kita akan hantam yang gitu-gitu. Walaupun saya kelihatan ketawa-ketawa, dalam hati 'kurang ajar! Jadi yang itu saya nggak ada kompromi yang seperti itu," tegas Purbaya.
Purbaya juga mengungkap upayanya membenahi cara kerja jajaran perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan negara.
Dia mengakui pembenahan tersebut menimbulkan keributan, tetapi memastikan proses itu tetap berjalan.
"Jadi izin bapak-ibu saya sedang perbaiki di pajak juga, cara kerja mereka mengumpulkan pajak. Ada keributan sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa," sebut Purbaya.
Pembenahan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan yang lebih adil bagi pengusaha domestik.
