NADIKABAR.COM — Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari posisi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah setahun menjabat. Pergantian ini terjadi di tengah isu masalah koordinasi internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terutama terkait Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, serta sejumlah kebijakan tak biasa yang dijalankannya.

Purbaya digantikan Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Suahasil dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Usai dilantik, Suahasil membantah adanya masalah internal di Kemenkeu. Dia memastikan kondisi kementerian aman.

"Aman, aman," ujar Suahasil singkat ketika dikonfirmasi langsung usai pelantikan, Senin (14/9/2026),

Suahasil mengatakan penunjukannya sebagai Menkeu bukan perubahan besar-besaran. Sebab, selama ini dia mendampingi Purbaya sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Dia mengaku mendapat arahan khusus dari Prabowo untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suahasil juga menjamin defisit APBN tetap di bawah 3%.

"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," ujar Suahasil usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Isu masalah internal Kemenkeu salah satunya diungkapkan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira.

Bhima menilai pencopotan Purbaya bermula dari kendala koordinasi internal, terutama tim redaksi Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Persoalan itu tim redaksi lain berkaitan dengan pergantian pejabat eselon II dan penahanan restitusi pajak.

"Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah gitu ya, tim redaksi Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Terutama soal pergantian Eselon II, kemudian restitusi pajak yang ditahan itu buat banyak pelaku usaha nggak happy. Karena awalnya restitusi pajak itu ditahan untuk dicek di sektor sumber daya alam, tapi ternyata di semua sektor. Jadi tim redaksi Bimo dengan Purbaya beda pendapat di situ," kata Bhima dalam keterangan tertulis kepada redaksi usai Suahasil dilantik menggantikan Purbaya.

Perombakan ratusan pejabat Kemenkeu pada Kamis (10/9/2026) juga menjadi sorotan. Perombakan dilakukan Purbaya beberapa hari sebelum dirinya dicopot.

Perubahan mencakup pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, serta pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu.

Saat itu, Purbaya menyebut perubahan jabatan tersebut sebagai bagian dari proses organisasi untuk memastikan Kemenkeu lebih adaptif dan semakin baik.

Suahasil mengatakan akan melihat terlebih dahulu Keputusan Menteri Keuangan sebagai landasan aturan perombakan tersebut.

"Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ," beber Suahasil.

Purbaya menjabat Menkeu selama setahun sejak dilantik Prabowo pada 8 September 2025. Dia masuk ketika ekonomi Indonesia tengah tertekan dan dibayangi pesimisme.

Selama menjabat, Purbaya dikenal dengan gaya komunikasi 'koboi' yang ceplas-ceplos serta sejumlah kebijakan tak biasa.

Salah satunya menggelontorkan Rp 200 triliun dana pemerintah ke Himbara. Dia juga memelototi belanja kementerian/lembaga.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi empat kuartal setelah Purbaya menjabat mencapai 5,33%, lebih tinggi dibandingkan empat kuartal sebelumnya yang berada di kisaran 4,99%.

"Kalau desainnya sesuai dengan yang saya dan pak presiden inginkan saat itu, harusnya kita sudah tumbuh lebih cepat. Harusnya kita sudah di kisaran 6%," kata Purbaya dalam keterangan tertulis kepada redaksi dalam wawancara khusus, Selasa (8/9/2026).

Kebijakan lain Purbaya yang menjadi sorotan tim redaksi lain pembiayaan kredit modal Koperasi Desa Merah Putih dengan Dana Desa.

Dia juga mengambil alih utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya kembali melontarkan pernyataan keras terhadap perusahaan asing yang dinilai meremehkan aturan di Indonesia.

Purbaya mengaku merasa dihina karena ada perusahaan yang menganggap aturan di Indonesia bisa dibereskan dengan membayar pihak tertentu.

"Karena orang perusahaan-perusahaan sana tuh menghina saya. Dia bilang gini, nggak ada gunanya kita ikuti peraturan Indonesia, orang Indonesia nggak akan bisa berubah. Dibayar, selesai," ujar Purbaya dalam rapat dengan Komite IV DPD RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Purbaya menegaskan tidak akan berkompromi dengan praktik tersebut.

"Kita akan hantam yang gitu-gitu. Walaupun saya kelihatan ketawa-ketawa, dalam hati 'kurang ajar! Jadi yang itu saya nggak ada kompromi yang seperti itu," tegas Purbaya.

Purbaya juga mengungkap upayanya membenahi cara kerja jajaran perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan negara.

Dia mengakui pembenahan tersebut menimbulkan keributan, tetapi memastikan proses itu tetap berjalan.

"Jadi izin bapak-ibu saya sedang perbaiki di pajak juga, cara kerja mereka mengumpulkan pajak. Ada keributan sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa," sebut Purbaya.

Pembenahan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan yang lebih adil bagi pengusaha domestik.