NADIKABAR.COM — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyoroti kasus meninggalnya seorang bayi di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diduga berkaitan dengan keterlambatan penanganan medis saat proses persalinan. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi.
Kenneth turut menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, kehilangan seorang anak, terlebih bayi yang baru memulai kehidupannya, merupakan duka yang sangat berat bagi orang tua dan keluarga.
"Saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kehilangan yang dirasakan orang tua. Semoga keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan berat ini," ujar Kenneth dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Kenneth berharap keluarga korban mendapatkan pendampingan yang layak selama menghadapi masa sulit tersebut. Ia juga meminta agar proses penelusuran kasus ini dilakukan secara objektif, transparan, dan menyeluruh sehingga penyebab pasti peristiwa tersebut dapat diketahui.
Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menegaskan, peristiwa tersebut harus menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran pelayanan kesehatan di Jakarta. Menurutnya, rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus mampu memberikan pertolongan medis secara cepat dan tepat, bukan justru membuat masyarakat berhadapan dengan persoalan koordinasi maupun lambatnya respons pelayanan.
"Jangan sampai masyarakat datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, tetapi justru harus berhadapan dengan lambatnya respons dan persoalan koordinasi internal. Dalam kondisi darurat persalinan, setiap menit sangat berharga. Keterlambatan bukan persoalan administratif semata, karena taruhannya adalah nyawa ibu dan bayi," tegas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Politisi PDI Perjuangan tersebut meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta tidak hanya melakukan pemeriksaan prosedur secara formalitas. Audit harus dilaksanakan secara komprehensif untuk mengungkap seluruh faktor yang mungkin berkontribusi terhadap peristiwa tersebut.