"Saya mengapresiasi respons cepat Pak Gubernur Pramono Anung Wibowo yang langsung memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dan memerintahkan audit maternal-perinatal. Ini menunjukkan bahwa persoalan keselamatan warga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Namun, yang terpenting adalah memastikan instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan pembenahan nyata di lapangan," ungkapnya.
Kent berharap hasil audit nantinya dapat disampaikan secara transparan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data medis pasien. Selain mengungkap penyebab kejadian, hasil evaluasi tersebut juga harus menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan kesehatan di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Ia pun mengingatkan agar kasus ini tidak hanya mendapatkan perhatian ketika menjadi sorotan publik atau viral di media sosial. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah tanpa memandang latar belakang maupun kondisi ekonomi pasien.
"Jangan sampai rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat menyelamatkan nyawa justru menyisakan penyesalan bagi keluarga pasien. Satu nyawa yang hilang sudah terlalu mahal untuk dijadikan pelajaran. Jangan tunggu ada korban berikutnya baru sistem diperbaiki," tuturnya.
Ia menambahkan, kecepatan dan ketepatan pelayanan kesehatan harus menjadi budaya kerja seluruh fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah tidak cukup hanya membangun rumah sakit dan menyediakan fasilitas, tetapi juga harus memastikan seluruh sistem pelayanan berjalan optimal ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
"Nyawa Warga DKI Jakarta tidak boleh bergantung pada seberapa cepat sebuah kasus menjadi perhatian publik. Pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat, bukan belas kasihan birokrasi. Pemerintah harus memastikan setiap pasien mendapatkan pertolongan yang cepat, tepat, dan manusiawi," tutupnya.