"Jangan berhenti hanya pada audit di atas kertas. Harus dibuka secara objektif apa yang sebenarnya terjadi, di mana letak persoalannya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana memastikan kejadian serupa tidak terulang. Kalau ditemukan pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban. Jangan sampai keselamatan pasien dikalahkan oleh persoalan teknis dan birokrasi rumah sakit," ujar Alumni PPRA Angkatan LXII Lemhannas RI itu.
Lebih lanjut, Kent mendorong Pemprov DKI Jakarta membangun sistem respons kegawatdaruratan persalinan yang terintegrasi di seluruh RSUD dan puskesmas. Menurutnya, setiap fasilitas kesehatan harus memiliki standar operasional yang jelas, tenaga medis kompeten yang siaga selama 24 jam, serta dukungan ambulans yang benar-benar siap beroperasi.
Kent juga menilai perlu adanya standar waktu respons yang terukur, termasuk mekanisme pengambilan keputusan medis dalam kondisi darurat. Dengan demikian, pasien tidak perlu menunggu akibat persoalan pergantian shift, keterbatasan petugas, maupun kendala teknis internal rumah sakit.
"Kita membutuhkan sistem yang bekerja, bukan sekadar prosedur yang tertulis. Dalam kondisi darurat, harus ada tenaga medis yang siap mengambil keputusan dan bertindak cepat. Jangan sampai pasien dalam kondisi kritis harus menunggu karena persoalan pergantian shift atau ambulans yang tidak siap. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas tertinggi," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.
Di sisi lain, Kenneth mengapresiasi langkah cepat Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo yang telah menyampaikan belasungkawa serta memerintahkan pelaksanaan audit maternal-perinatal dengan melibatkan organisasi profesi untuk menelusuri penyebab meninggalnya bayi tersebut.
Menurutnya, langkah Gubernur tersebut merupakan bentuk perhatian serius terhadap persoalan keselamatan warga. Namun, ia mengingatkan agar instruksi tersebut tidak berhenti sebatas pemeriksaan, melainkan harus ditindaklanjuti dengan pembenahan nyata dalam sistem pelayanan kesehatan.