NADIKABAR.COM — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.
"Kan undang-undang barunya sudah keluar," ujar Yassierli saat ditanya terkait perkembangan penetapan UMP di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Saat ditanya apakah formula upah minimum masih sama dengan sebelumnya, Yassierli menjawab formula merujuk pada ketentuan dalam beleid terbaru.
"Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ," tegasnya.
Pasal 138 ayat (1) beleid itu menetapkan upah minimum dihitung dengan bersandar pada indikator kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
Untuk menjamin akurasi, Pasal 138 ayat (2) mewajibkan penggunaan data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari lembaga pemerintah di bidang kegiatan statistik.
