Dia juga mendorong penguatan peran Posyandu sebagai pusat gerakan masyarakat. Menurutnya, Posyandu jangan lagi hanya menjadi tempat menimbang bayi, tetapi harus bertransformasi menjadi ruang belajar bersama bagi keluarga untuk memahami gizi seimbang dan pola pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang anak.
"Negara harus hadir memastikan lingkungan keluarga bebas dari paparan asap rokok dan memastikan akses pangan bergizi terjangkau. Namun, tanpa gerakan masyarakat yang masif, kebijakan apa pun akan berjalan lambat," ungkapnya.
Dia menambahkan, dengan sisa waktu menuju target penurunan stunting, gerakan masyarakat perlu diintensifkan di 16 provinsi prioritas yang menyumbang sekitar 80% kasus stunting nasional. Provinsi-provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten.
"Kesehatan anak bukan proyek jangka pendek. Ia adalah fondasi pembangunan manusia yang harus dijaga lewat kolaborasi semua pihak, dari pemerintah hingga tetangga di tingkat RT," pungkasnya.
