Sebagai informasi, dengan adanya penetapan ini tidak otomatis wilayah tersebut langsung bisa dilakukan penambangan dikarenakan masih ada proses proses perizinan dan persyaratan lain yang harus dipenuhi. Jika wilayah tersebut sudah ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan, maka wilayah itu bisa dilakukan penambangan. Nah, dalam konteks penetapan WUP di TNUK ini berarti belum bisa ditambang.

Berdasarkan peta wilayah kerja yang ditampilkan di situs resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan pada tahun 2025 ini cakupan pengelolaan TNUK tidak hanya meliputi daratan, tetapi juga wilayah perairan di sekitarnya. Luas kawasan TNUK tercatat mencapai 105.694,46 hektare (ha), terdiri dari 61.357 ha daratan dan 44.337 ha perairan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak akan masuk dalam wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Wilayah yang diatur hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK, dan penetapannya telah berproses sejak 2013. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, pada 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten.

Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.