Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara menetapkan gaji pokok Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPA, Ketua BPK, dan Ketua MA sebesar Rp5.040.000 per bulan. Hal itu diatur dalam Pasal 1 poin a PP tersebut.
Dengan demikian, melalui perhitungan empat kali lipat dari nominal acuan tersebut, uang pensiun pokok yang berhak diterima mencapai Rp20.160.000 per bulan.
UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur pembayaran uang pensiun beserta seluruh tunjangannya ini mulai dicairkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.
Pada Pasal 10 UU tersebut menyebutkan bahwa hak pensiun juga diberikan seumur hidup dan hanya akan dihentikan apabila penerima meninggal dunia (pembayaran dihentikan pada akhir bulan keenam setelah wafat) atau apabila yang bersangkutan kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.
Selain uang pensiun bulanan, pada Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menjamin sejumlah fasilitas penunjang bagi mantan wapres yang berhenti dengan hormat, di antaranya:
