NADIKABAR.COM — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan pasokan serta stabilitas harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Hal itu dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor bersama Polda Metro Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perum Bulog.

"Langkah ini difokuskan pada pemantauan harga, kelancaran distribusi, penguatan intervensi pasar, serta pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi pangan," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, sejumlah komoditas pangan strategis diproyeksikan mencukupi hingga akhir tahun. Proyeksi stok akhir 2026 antara lain beras 13,93 juta ton, jagung 5,94 juta ton, gula konsumsi 1,92 juta ton, daging ayam ras 479,53 ribu ton, serta telur ayam ras 231,35 ribu ton.

"Berdasarkan perhitungan neraca pangan Badan Pangan Nasional, stok pangan strategis nasional termasuk beras, ayam dan telur berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun," ujar Hermawan.

Kecukupan stok nasional dinilai perlu diimbangi dengan kelancaran distribusi antardaerah. Pemetaan wilayah surplus menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pasokan dapat disalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama pada wilayah yang mengalami tekanan kenaikan harga.

Kapolda Metro Jaya, Dadang Hartanto mengatakan pemantauan harga dan deteksi dini menjadi bagian penting dalam pengendalian pangan menjelang Nataru. Hasil pemantauan di lapangan akan menjadi dasar untuk memetakan wilayah yang memerlukan perhatian serta menentukan langkah penanganan bersama.

"Beberapa langkah sudah kami sepakati yaitu yang pertama tentu deteksi, data monitor di lapangan terkait dengan data-data harga ini, mana wilayah yang memiliki kerawanan," ujar Dadang.

Sepanjang 2026 hingga 13 November, Satgas Pangan Polda Metro Jaya bersama Bapanas, Bulog dan Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan 4.086 kegiatan pengecekan lapangan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau pergerakan harga harian sekaligus mencegah praktik penimbunan dan penyimpangan distribusi pangan.