NADIKABAR.COM — Pemerintah Malaysia menyiapkan mekanisme verifikasi usia (age verification) guna memperkuat perlindungan anak di ruang digital sebagai bagian dari upaya memastikan platform media sosial mematuhi ketentuan keselamatan digital.
Di Malaysia, kami tidak hanya mempertimbangkan mekanisme penjaminan usia (age assurance), karena pengalaman Australia menunjukkan bahwa anak-anak terkadang masih dapat mencari cara untuk mengakali mekanisme tersebut. Oleh karena itu, kami akan beralih ke mekanisme verifikasi usia," kata Menteri Komunikasi Malaysia Datuk Seri Fahmi Fadzil dalam Bali Tech Week (BTW) 2026 di Denpasar, Selasa.
Terkait dengan upaya pemerintah dalam memastikan kehadiran platform bertanggung jawab bagi semua pihak, Fahmi menyampaikan pemerintah setempat sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan teknologi untuk mencari tahu bagaimana mekanisme tersebut dapat diterapkan.
Diskusi itu dimaksudkan untuk mencari jalan tengah, sehingga mekanisme verifikasi usia dapat diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik sistem identitas yang telah dimiliki negara tersebut. Meski demikian, ia mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan media sosial memahami kondisi Malaysia.
"Kami melihat bahwa platform media sosial memahami kondisi tersebut. Namun, kami tetap perlu memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan yang berlaku. Karena itu, kami siap bekerja sama dengan mereka untuk memastikan hal ini dapat terlaksana," ujar dia.
