NADIKABAR.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut positif integrasi menu ikan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang diusulkan seminggu dua kali. Wakil Kepala BGN Trenggono memastikan pihaknya akan mengatur penerapannya bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG
Trenggono mengatakan, ikan merupakan salah satu sumber protein krusial untuk intervensi gizi anak. Rencana menu ikan ini pun merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan).
"BGN menyambut positif untuk kegiatan ini. Namanya ikan itu kan salah satu protein yang dibutuhkan untuk intervensi gizi ya, dan itu nanti akan diatur ya pelaksanaannya," ujar Trenggono usai ditemui di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (22/11/2026).
Saat ditegaskan apakah menu ikan dua kali dalam sepekan ini bersifat kewajiban, Trenggono membenarkannya. Ia menyebut pihaknya akan menyusun aturan teknis agar komposisi protein di dapur MBG tetap berimbang antara ikan, telur, dan daging ayam.
"Betul nanti akan dikomunikasikan baik ya, akan dilihat semuanya. Jadi bukan hanya ikan saja soalnya, ada misalnya ada telur ya, kemudian ayam dan sebagainya termasuk ikan. Itu adalah gizi yang terbaik untuk anak-anak ya," imbuh ia.
Pada saat yang sama, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan Ashaf mengusulkan menu ikan dalam program MBG dilakukan dua kali dalam sepekan. Ia menyebut Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan menata dan menyinkronkan rencana tersebut.
Sebenarnya, menu ikan ke dalam program MBG sudah mulai diuji coba. Sejauh ini, respons dari pelaksanaan uji coba tersebut dinilai sangat baik.
"Terus terang ini kan baru pertama kali dijalankan sehingga pelaksanaan kegiatannya perlu diatur di dalam peraturan sekaligus nanti di lapangannya," ungkapnya.
Meski demikian, Didit mengakui penerapan menu ikan dua kali seminggu di seluruh dapur MBG di Indonesia harus dilakukan secara bertahap. Sebab, tantangan terbesar berada pada aspek integrasi sosial dan penataan tata kelola pasokan di tiap daerah.
"Jadi dari BGN sendiri sudah menyiapkan untuk menerapkan atau meng-absorb itu, tapi kan bertahap ini semua, tidak bisa harus sekarang dilaksanakan sekarang semuanya berjalan, tidak bisa. Makanya saya katakan ada integrasi sosial di dalamnya, justru integrasi sosial yang ada di daerah itu yang sangat sulit," imbuh ia.
Untuk menjamin ketersediaan pasokan ikan di masing-masing daerah yang memiliki karakteristik dan jumlah penerima manfaat berbeda, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan program budi daya tematik serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya lokal nantinya akan diserap untuk kebutuhan dapur MBG melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Makanya dibangun budidaya tematik, per daerah beda dan jumlahnya yang menerima manfaat juga beda sehingga perlu ada penataan, satu. Yang kedua pelaksanaan kegiatan ini kan tidak hanya MBG saja tapi kan masyarakat di sana justru harus menerima manfaat pelaksanaan kegiatan dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan teman-teman yang lain nanti," bebernya.