NADIKABAR.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan kabar yang menyebutkan pemerintah pusat menyiapkan Rp1 triliun bagi pemerintah daerah yang berhasil menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Juru Bicara BGN Ariandi Putra, dana Rp1 triliun tersebut bukanlah anggaran hadiah yang disiapkan khusus untuk program MBG.

Merujuk pada penjelasan Kepala BGN Sudaryono, Ariandi menjelaskan dana Rp1 triliun tersebut merupakan insentif yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah berprestasi.

"Sebagaimana telah dijelaskan Kepala Badan Gizi Nasional, insentif fiskal merupakan mekanisme apresiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dan prestasi," ujar Ariandi dalam unggahan akun Instagram @badangizinasional.ri, Sabtu (31/10).

Ariandi mengatakan indikator pemerintah daerah tersebut berprestasi dan layak diganjar insentif Rp1 triliun di antaranya adalah keberhasilan dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, penurunan pengangguran, hingga inovasi pembiayaan daerah.

Pada 2027, dukungan serta peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan MBG rencananya akan menjadi salah satu indikator tambahan dalam penilaian tersebut.

"Artinya, MBG bukan satu-satunya indikator yang menentukan pemberian insentif," ujar Ariandi.

Ia mengatakan ini bukan soal pemerintah pusat membagikan hadiah karena keberhasilan menjalankan MBG, tetapi bagaimana kinerja pemerintah daerah diapresiasi melalui mekanisme yang sudah ada.

"Mari kita sama-sama pahami kebijakannya secara menyeluruh karena yang terpenting adalah manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Ariandi.

Saat acara Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN di Jakarta Selatan pada Kamis (29/10), Sudaryono juga telah meluruskan mengenai kabar ini.

Sudaryono mengatakan MBG menjadi tambahan kriteria penilaian insentif Rp1 triliun dari pemerintah pusat ke daerah. MBG sebagai indikator tambahan ini sekarang sedang digodok oleh BGN.

"Nah, ada satu lagi indikator yaitu bagaimana ini yang sedang kita define (susun) dengan BGN, indikatornya apa? Indikatornya apakah misalnya penurunan angka stunting misalnya, atau misalnya indikatornya adalah apa? Keberhasilan dari pelayanan MBG misalnya, atau apa, ini yang sedang kita siapkan," ujar Sudaryono.

"Jadi Rp1 triliun itu bukan hanya khusus untuk MBG, melainkan menambah kriteria baru, menambahkan yang selama ini sudah jalan," katanya.