NADIKABAR.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan proses aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan berdasarkan sistem dan database BGN, dengan tidak memberikan kewenangan kepada asosiasi maupun individu untuk mengurus prosesnya atas nama lembaga tersebut.
Kepala BGN, Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar mengatakan proses aktivasi dilakukan langsung oleh BGN dengan memprioritaskan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah siap beroperasi. BGN akan menghubungi mitra, menempatkan kepala SPPG, serta mengaktivasi virtual account (VA) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
"Tidak ada pihak mana pun yang kami otorisasi untuk membantu kami, menghubungi siapapun atau menjadi calo BGN untuk mengaktivasi dapur-dapur ini. Seluruh SPPG ini dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya, menempatkan Kepala SPPG, dan mengaktifkan VA-nya," kata Mas Dar di Jakarta, Kamis.
BGN akan mengaktivasi 480 SPPG di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia mulai 2 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 211 SPPG merupakan mitra mandiri dan 269 SPPG merupakan SPPG terpencil.
Ia menegaskan penentuan SPPG yang akan diaktifkan tidak ditentukan oleh pihak eksternal. Proses tersebut dilakukan berdasarkan sistem dan database BGN dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas wilayah.
"Penentuan dari mana yang dibuka, mana yang aktif duluan dan mana yang belakangan ditentukan oleh sistem dan database kami," ujar dia.
Ia mengingatkan masyarakat dan mitra untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan kepala maupun pimpinan BGN untuk menawarkan atau menjanjikan proses aktivasi SPPG.
"Kami tidak mengotorisasi siapapun, asosiasi atau pribadi manapun. Barangkali nanti ada oknum-oknum yang mengatasnamakan saya atau pimpinan di BGN, kemudian melakukan tindakan yang merugikan atau tidak sesuai, apakah itu dengan pungutan, itu dipastikan bukan dari BGN," tuturnya.
