Karena itu, gangguan kepercayaan wisatawan terhadap layanan penukaran valuta asing berpotensi berdampak pada citra pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Adanya ketidakpercayaan masyarakat dalam hal ini kepada KUPVA BB oleh wisatawan terutama pasti akan memberikan dampak ketidakpercayaan kepada masyarakat Bali, ketidakpercayaan kepada pariwisata di Bali,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan, BI Bali mendorong pendekatan preventif dan persuasif melalui edukasi kepada pelaku usaha, asosiasi KUPVA BB, perbankan, serta pemangku kepentingan di sektor pariwisata.
Achris juga menyoroti peran desa adat dalam membantu mengawasi keberadaan usaha penukaran valuta asing yang diduga beroperasi tanpa izin di wilayah masing-masing.
