NADIKABAR.COM — Langkah kolaboratif ini hadir untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan sistem pembayaran digital tetap berlandaskan pada keamanan, keadilan, transparansi, serta kepercayaan publik yang berkelanjutan.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan pesatnya digitalisasi transaksi harus diimbangi dengan sistem pelindungan yang andal. Hal ini seiring dengan masifnya penggunaan QRIS yang kini telah menjangkau lebih dari 70 juta pengguna dan 49 juta pedagang dengan volume akumulasi melampaui 20 miliar transaksi.
Ia menegaskan, kepercayaan merupakan infrastruktur tak terlihat yang menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi digital.
"Membangun kepercayaan membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi menghancurkannya hanya membutuhkan beberapa detik, dan memperbaikinya membutuhkan waktu yang sangat lama," ujar Filianingsih dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Berdasarkan Survei Nasional Pelindungan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) tahun 2026, Indeks Keberdayaan Konsumen tercatat sebesar 77,03 persen, meningkat 12,36 poin dibandingkan tahun 2023.
Kendati menunjukkan tren positif, tingkat keberdayaan tersebut masih berada pada kategori kritis, yang mengisyaratkan perlunya edukasi dan intervensi yang lebih tajam serta terarah bagi masyarakat.
Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen (DSPK) BI Sally Marintan Hutapea menjelaskan, perluasan cakupan LAPS-SK ini menjembatani penanganan sengketa keperdataan di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran secara terpadu di luar pengadilan.
"Kami telah melakukan penguatan kerangka PBI dan PADG Pelindungan Konsumen Bank Indonesia untuk mengantisipasi risiko baru dan juga mencakup penyelesaian sistem pembayaran melalui LAPS SJK yang akan menjadi momentum penting untuk menghubungkan edukasi, pencegahan, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian," ungkap Sally.