NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, desentralisasi tidak cukup dimaknai sebagai pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga perlu diiringi upaya sistematis untuk melahirkan pemimpin yang mampu menjalankan kewenangan tersebut secara efektif.
Hal itu disampaikan Bima pada acara Peluncuran dan Diskusi Buku Keruntuhan Demokrasi Konstitusional di Indonesia di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (24/10).
Dalam kesempatan tersebut, Bima turut mengulas pemikirannya mengenai dinamika kepemimpinan politik di Indonesia, yang antara lain dipengaruhi oleh pengalaman akademiknya saat menempuh studi di Monash University, Australia. Di sana, ia berinteraksi dengan Herb Feith, akademisi yang pemikirannya menjadi salah satu rujukan dalam kajian politik Indonesia.
Pemikiran Feith kemudian turut memengaruhi penelitian Bima saat menempuh pendidikan doktoral. Kerangka analisis Feith membantunya memahami dinamika kepemimpinan dan perubahan karakter elite di dalam partai politik.
Dari penelitian tersebut, Bima melihat perubahan karakter kepemimpinan partai, dari dominasi tokoh yang mengandalkan mobilisasi massa menuju figur dengan kemampuan administratif dan manajerial.
