NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) membangun ketangguhan bencana melalui paradigma baru yang responsif dan antisipatif. Menurutnya, paradigma tersebut perlu menggeser pendekatan lama yang cenderung reaktif melalui penguatan upaya mitigasi dan investasi kebencanaan sejak tahap perencanaan.
Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker pada Kegiatan 3rd SENANDIKA (Seminar Nasional Administrasi Publik Untirta) 2026 bertajuk 'Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Pesisir', yang berlangsung secara hybrid dari Convention Hall Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Kota Serang, Banten, Rabu (7/10).
Dalam penerapannya, Bima menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memahami karakteristik, kebutuhan, dan risiko kebencanaan di masing-masing wilayah. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kebijakan kebencanaan yang sesuai dengan kondisi daerah.
"Jadi, saya mendorong Pak Gubernur (Banten) Andra Soni, bupati, wali kota (di Provinsi Banten), untuk peduli terhadap banyak hal, terutama pada isu (perubahan iklim) ini. Karena pemerintah daerah yang paling paham tentang karakter, kebutuhan, dan risiko wilayah," kata Bima dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).
Bima menambahkan, terdapat perubahan paradigma dalam penanganan kebencanaan yang perlu dilakukan. Setelah Indonesia melewati berbagai fase dan menghadapi bencana besar seperti tsunami Aceh, pemerintah banyak mengembangkan kapasitas fast response, emergency, dan tanggap darurat.
Hal tersebut kemudian mendorong pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sekaligus memperkuat paradigma responsif dalam penanganan bencana.
