Yiyit juga menanggapi santai berbagai kritik mengenai ketidaksesuaian kualifikasi pejabat di Pemprov NTB. Dia menegaskan proses pengisian jabatan tetap berdasarkan regulasi yang berlaku.
"Kritik kami terima, tapi kan aturan tidak ada yang dilanggar. Sekarang prosesnya relatif jauh lebih cepat dan mudah. Kalau pejabat tidak berada di kotak 7, 8, atau 9, ya sulit diproses," ujar Yiyit.
"Insyaallah sebelum Oktober sudah terisi," pungkasnya.
Sebelumnya, DPRD NTB mendesak BKD segera mengisi 21 jabatan lowong di Pemprov NTB. Puluhan jabatan lowong itu terdiri dari eselon II sebanyak 2 orang, eselon III 11 orang, dan eselon IV 8 orang. Adapun, 11 jabatan eselon III yang lowong tersebar di hampir seluruh OPD Pemprov NTB hingga tingkat kepala sekolah.
