Untuk memastikan hal tersebut, BNPB terus menjalin koordinasi yang intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini dilakukan agar seluruh kebutuhan masyarakat di lapangan dapat teridentifikasi dan tertangani dengan baik.
Sementara itu, untuk agenda Terhubung, BNPB akan merancang dasbor Kepala BNPB dengan menyatukan sistem-sistem yang sudah ada, tanpa harus membuat aplikasi baru.
Dasbor ini nantinya akan menampilkan data kehadiran, aset, status bencana, dan kolaborasi secara terpusat. Selain itu, dasbor transparansi juga akan disediakan agar masyarakat bisa ikut memantau secara langsung.
Kristomei menyebut program 100 hari ini juga menegaskan pentingnya menata perbelanjaan dana darurat agar benar-benar bersih dan terbuka.
"Seluruh perbaikan ini dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan negara terhadap lembaga BNPB," ucap dia.
Lebih lanjut, Kristomei turut menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana akan terus berjalan optimal tanpa terhambat oleh persoalan internal.
Kristomei pun menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada KPK. Namun, tugas utama BNPB dalam melayani masyarakat dipastikan tidak akan terganggu.
