NADIKABAR.COM — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan tambahan satu helikopter pengeboman air (water bombing) dan satu pesawat untuk operasi modifikasi cuaca guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta menyampaikan, helikopter bantuan didatangkan dari Kalimantan Selatan, sedangkan pesawat untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) berasal dari Kalimantan Barat.
"Pengerahan tersebut untuk mempercepat pemadaman di tengah kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Timur, termasuk kawasan Gunung Arjuno-Welirang, Gunung Argopuro, Gunung Saeng di Bondowoso, dan tempat pembuangan akhir (TPA) Supit Urang di Kota Malang," kata Berton pada Jumat.
BNPB mencatat luas lahan terbakar di Jawa Timur mencapai 482 hektare, dengan sekitar 223 hektare di antaranya masih belum berhasil dipadamkan. Sementara itu, kebakaran di kawasan Arjuno-Welirang dilaporkan telah mencapai 1.090 hektare sejak 16 Oktober.
Di luar enam provinsi prioritas penanganan karhutla, total luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 2.230,45 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 156,95 hektare telah berhasil dipadamkan, sedangkan 2.073,50 hektare lainnya masih dalam penanganan.
Wilayah terdampak signifikan meliputi Gunung Arjuno seluas sekitar 736,80 hektare, Karanganyar 490 hektare, dan Gunung Sumbing 381,20 hektare.
Untuk penanganan karhutla di Kalimantan, BNPB mengerahkan 38.772 personel gabungan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dukungan udara mencakup 35 helikopter, terdiri atas 22 unit untuk pemadaman melalui water bombing dan 13 unit untuk patroli serta operasi modifikasi cuaca.
BNPB juga menekankan pentingnya keselamatan petugas dan relawan melalui penunjukan petugas keselamatan (safety officer), pengarahan sebelum operasi, serta penyusunan rencana penanganan melalui pos komando.
Selain memperkuat pemadaman, pemerintah daerah diminta mencegah pembakaran lahan dan menyelaraskan upaya pemadaman dengan penegakan hukum untuk mencegah munculnya titik api baru.
