Integrasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pada PLBN yang memiliki fungsi perlintasan laut internasional.
Pada tahap awal, Nurdin menekankan penguatan konektivitas domestik sebelum memperluas pembahasan pada konektivitas internasional.
Pengembangan tersebut mencakup keterhubungan Serasan, Natuna, Anambas, Kalimantan Barat, dan wilayah lain yang memiliki keterkaitan geografis serta ekonomi.
"Sekarang yang bisa kita lakukan dulu, ya, sisi domestik. Bagaimana membangun domestik kita, memajukan Serasan, Natuna, Anambas, dan sebagainya," ucapnya.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono, mengatakan Pemerintah Kabupaten Sambas telah menyiapkan kebijakan untuk memperlancar pergerakan orang dan barang.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas sekaligus memberikan nilai ekonomi dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas dan Kalimantan Barat.
"Dari sisi Kabupaten Sambas, sudah ada policy untuk menyiapkan paket-paket khusus untuk memperlancar pergerakan orang dan barang supaya ada nilai ekonomis," imbuhnya.
Dari Kepulauan Riau, Budi menyampaikan adanya aspirasi untuk mengatasi keterisolasian wilayah kepulauan, khususnya pada periode tertentu ketika terdapat kendala pada akses transportasi.
Pembahasan tersebut menghasilkan 11 usulan, termasuk intervensi terhadap trayek transportasi laut dan udara untuk konektivitas domestik maupun internasional. Salah satu konektivitas yang menjadi perhatian ialah trayek Temajuk-Serasan-Natuna.
BNPP RI mendorong evaluasi trayek dan peningkatan frekuensi pelayaran perintis serta mengintegrasikannya dengan skema percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi kawasan.
