Langkah tersebut perlu didukung oleh koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Koordinasi ini diperlukan agar pengembangan konektivitas berjalan terpadu.
Kepala BPPD Kepulauan Riau, Doli Boniara, mengatakan pengembangan Serasan tidak harus sepenuhnya bergantung pada konektivitas dengan Malaysia. Menurutnya, Serasan juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai titik persinggahan kapal pesiar yang dapat membuka aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat.
Di sisi lain, pengembangan Serasan sebagai pintu keluar-masuk internasional juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi belum optimalnya fungsi pengawasan CIQP, belum ditetapkannya status kawasan kepabeanan, serta persoalan regulasi terkait PLBN dan legalitas kepelabuhanan.
Karena itu, penataan regulasi dan tata kelola diperlukan agar fungsi Serasan sebagai exit entry point dapat berjalan optimal.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Mustamin Bakri, mengatakan pembangunan PLBN perlu diikuti dengan realisasi konektivitas antarkawasan.
Menurut Mustamin, karakteristik geografis Kepulauan Riau menjadikan transportasi laut dan udara sebagai kebutuhan penting untuk menghubungkan Serasan dengan Sambas, Sematan, Temajuk, dan kawasan lainnya.
"Fokus utama setelah pembangunan PLBN adalah memastikan konektivitas antarkawasan dapat direalisasikan," pungkasnya.
Mustamin menyebut Natuna, Anambas, Serasan, dan sejumlah kawasan wisata di Kepulauan Riau memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dengan dukungan sarana transportasi yang memadai.
Forum ini menjadi bagian dari upaya BNPP RI untuk mengintegrasikan konektivitas, pelayanan perbatasan, dan pengembangan ekonomi kawasan dalam satu kerangka pengelolaan.
