Kebutuhan intervensi pada dimensi lingkungan mencapai sekitar 44,8 persen, antara lain terkait sanitasi, pengelolaan sampah, dan ketangguhan lingkungan. Adapun dimensi layanan dasar menjadi salah satu perhatian dengan kebutuhan intervensi sekitar 51,4 persen, meliputi kesehatan, air, pendidikan, dan hunian.
Menurut Bakri, pemetaan berdasarkan dimensi Indeks Desa menjadi instrumen penting bagi BNPP RI dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan.
"Pemetaan dimensi-dimensi pengungkit diperlukan untuk menentukan intervensi yang dapat mempercepat peningkatan status desa di perbatasan. Hasilnya juga menjadi bahan utama dalam penyusunan rencana aksi dan penetapan lokasi prioritas," jelasnya.
Penguatan sinergi pembangunan hingga tingkat desa juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Kementerian PPN/Bappenas mengarahkan agar kebutuhan dan intervensi pembangunan kawasan perbatasan dipetakan secara terpadu bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Koordinasi juga perlu diperkuat dengan mengoptimalkan peran camat dan kepala desa dalam menyelaraskan pembangunan, termasuk dalam peningkatan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) dan status desa.
