Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari program yang dipetakan BNPP RI melalui fasilitasi, pembinaan, dan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di sektor kemaritiman, terdapat rencana pembuatan dan pemutakhiran Peta Laut Natuna pada sejumlah segmen yang berbatasan dengan Vietnam.
Sementara pada aspek pertahanan dan pengawasan wilayah, penggantian radar Satuan Radar (Satrad) 201 menjadi salah satu agenda yang turut dibahas dalam pemetaan program kementerian/lembaga di Kabupaten Natuna.
Forum tersebut juga membahas pengelolaan Pulau Serasan sebagai bagian dari kawasan perbatasan Kabupaten Natuna. Di pulau tersebut terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan yang menjadi salah satu infrastruktur strategis dalam pengelolaan perbatasan di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).
Untuk rencana pengelolaan Serasan periode 2027-2029, BNPP RI mengidentifikasi sejumlah kebutuhan, antara lain pengembangan trayek kapal penumpang rute Natuna-Serasan-Sematan, pengelolaan Pulau Kepala di Kecamatan Serasan Timur sebagai destinasi wisata, pembangunan bandara di Pulau Serasan, serta penanaman dan pengelolaan tanaman aren di sekitar Pantai Sisi.
"Untuk Serasan, kami juga mengidentifikasi sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan konektivitas, pengembangan potensi pulau terluar, pariwisata, dan penguatan ekonomi masyarakat yang akan menjadi bagian dari usulan pengelolaan kawasan ke depan," kata Makhruzi.
Selain program pembangunan, BNPP RI turut menyampaikan isu usulan pembentukan kecamatan pemekaran di Kabupaten Natuna. Dua wilayah yang diusulkan yakni Kecamatan Sungai Ulu sebagai pemekaran dari Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Barat Daya sebagai pemekaran dari Kecamatan Bunguran Barat.
Sementara itu, Muzani mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk melihat kondisi kawasan perbatasan secara langsung. Menurutnya, pembangunan perbatasan perlu memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan sekaligus pemenuhan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat.
