Dalam pelaksanaannya, sejumlah kebutuhan infrastruktur dasar dan konektivitas masih memerlukan percepatan. Hal tersebut mencakup jaringan jalan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
"Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas di Wini perlu dilaksanakan secara terpadu dan bertahap dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan sebagai wilayah perbatasan dan pintu gerbang negara," terang Ismawan.
Selain infrastruktur dasar, aspek telekomunikasi juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pengembangan WP Wini. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat keterbatasan jangkauan dan kapasitas jaringan telekomunikasi, akses Wi-Fi publik, siaran radio pemerintah daerah, serta kelembagaan informasi masyarakat.
Karena itu, optimalisasi BTS atau tower, penyediaan Wi-Fi pada fasilitas publik, peningkatan jangkauan radio melalui repeater, serta pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi sejumlah kebutuhan yang perlu dikoordinasikan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah daerah, serta operator telekomunikasi.
Selain itu, hasil evaluasi juga akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan RDTR KPN Wini. Sejumlah isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi konektivitas lintas kawasan dan negara, pengelolaan batas negara, perdagangan lintas batas, kawasan perbatasan laut, risiko bencana, telekomunikasi, serta keselarasan dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Melalui tindak lanjut tersebut, BNPP RI memastikan hasil pemantauan di lapangan dapat diterjemahkan menjadi langkah perencanaan dan pembangunan yang lebih terarah. Upaya ini diharapkan memperkuat fungsi Wini sebagai kawasan perbatasan sekaligus pusat pelayanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
