NADIKABAR.COM — Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (Asdep PKPL) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melaksanakan forum konfirmasi bahan masukan Rencana Aksi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut Tahun 2027 bersama kementerian/lembaga (K/L) mitra. Forum tersebut menjadi bagian dari proses penyelarasan program dan anggaran K/L untuk mendukung pengelolaan kawasan perbatasan laut pada 2027.
Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat mengatakan forum tersebut bertujuan mengonfirmasi kembali bahan penyusunan Rancangan Program dan Anggaran Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2027.
"Data rencana aksi Tahun 2027 dari masing-masing K/L mitra Asdep PKPL perlu segera disampaikan agar dapat dihimpun dan menjadi bagian dari Renaksi PBWN-KP Tahun 2027," ujar Yedi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2026).
Menurut Yedi, program yang disusun oleh K/L anggota BNPP RI menjadi salah satu acuan dalam pembangunan kawasan perbatasan. Karena itu, penyusunan rencana aksi perlu memperhatikan keterkaitan antara program K/L, kebutuhan kawasan, serta arah kebijakan pengelolaan perbatasan.
Ia menjelaskan, pembangunan nasional Tahun 2027 diarahkan melalui delapan klaster yang mencakup 56 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Dalam lingkup pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut, terdapat dua program dalam dua klaster yang relevan dengan pelaksanaan Renaksi PBWN-KP.
"Dua program tersebut meliputi program 5.000 Kampung Nelayan pada klaster kedaulatan pangan serta percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T pada klaster ekonomi kerakyatan dan desa," jelas Yedi.
Diketahui, penyusunan Renaksi PBWN-KP Tahun 2027 juga mengacu pada Rancangan Rencana Induk (Renduk), hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Tahun 2026 yang belum terlaksana, serta rekomendasi Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 11 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) laut.
Dalam forum tersebut, K/L mitra menyampaikan sejumlah indikasi program yang dapat menjadi bahan penyusunan Renaksi 2027. Kementerian Pariwisata, misalnya, menyatakan kesiapan mendukung melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan amenitas, penyelenggaraan event, serta promosi pariwisata di kawasan perbatasan.
Sementara itu, Kementerian Ekonomi Kreatif menyampaikan dukungan terhadap pengembangan desa kreatif, ruang kreatif, dan pembinaan talenta di kawasan perbatasan. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat potensi ekonomi kreatif masyarakat di kawasan perbatasan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menempatkan program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu fokus dukungan di kawasan perbatasan. Adapun lokasi dan alokasi kegiatan masih dalam proses penetapan.
Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan pelatihan vokasi di kawasan perbatasan melalui skema Tailor Made Training (TMT) dan Mobile Training Unit (MTU).
Dari sektor perdagangan, Kementerian Perdagangan mengusulkan dukungan melalui edukasi dan layanan sarana perdagangan, pendampingan pelaku usaha ekspor, fasilitasi ekspor-impor, serta penguatan kerja sama perdagangan perbatasan.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyampaikan dukungan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan melalui penyelenggaraan tol laut sebagai instrumen untuk memperkuat konektivitas, distribusi barang, dan pelayanan logistik.
Yedi menegaskan, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan konsolidasi BNPP RI dalam menyusun Renaksi PBWN-KP Tahun 2027. Penyelarasan lintas K/L diharapkan memastikan program yang direncanakan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan kawasan dan dapat diterapkan secara terarah di wilayah perbatasan laut.
