Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma yang membuka kegiatan tersebut mengatakan pembangunan kawasan perbatasan harus dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan rapat koordinasi PERMATA bukan sekadar agenda rutin birokrasi, melainkan bagian dari upaya memastikan kehadiran negara secara nyata di kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Perbatasan adalah wajah kehormatan bangsa dan beranda depan Negara Indonesia. Setiap rupiah uang rakyat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di garis batas negara. Tidak boleh ada lagi ego sektoral. Kita harus bergerak dalam satu visi dan satu tujuan untuk kemajuan kawasan perbatasan,” tegas Johni.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran sesuai skala prioritas serta menghindari perencanaan yang tumpang tindih dan penganggaran yang tidak terarah.
Johni juga meminta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) NTT mengawal PERMATA mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.
