“Jangan biarkan dokumen perencanaan hanya menjadi tumpukan kertas di atas meja. Jadikan PERMATA sebagai roadmap yang hidup untuk menuntun langkah konkret kita membangun NTT dari kawasan perbatasan,” ujarnya.
Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama BPPD Provinsi NTT Hermanus Beo Wea melaporkan Rakor PERMATA 2026 diikuti 18 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan 12 perangkat daerah dari kabupaten pengelola wilayah perbatasan.
Johni menegaskan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan integritas, sinergi, dan komitmen bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Membangun perbatasan bukan sekadar membangun batas terluar negara, tetapi membangun martabat, wajah dan masa depan masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai beranda depan NKRI,” katanya.
Rakor PERMATA 2026 diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan program pembangunan kawasan perbatasan untuk mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan.
