Pemerintah berencana menyediakan angkutan umum yang menghubungkan Tanah Merah dengan kawasan perbatasan. Menurut Nurdin, penyediaan transportasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan akses terhadap pelayanan di kawasan perbatasan.
"Ke depan, pemerintah berencana menyediakan angkutan umum dari Tanah Merah menuju kawasan perbatasan," kata Nurdin.
Pengembangan konektivitas tersebut menjadi bagian dari upaya BNPP RI memastikan pengelolaan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada aspek infrastruktur, tetapi juga memperhatikan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, keamanan, pelayanan publik, serta hubungan lintas batas kedua negara.
BNPP RI juga terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di kawasan perbatasan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan berbagai fasilitas pendukung.
Sebagai informasi, kegiatan peninjauan tersebut didampingi Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI Amrullah M. Ridha dan Kepala PLBN Yetetkun Isak Mewed. Turut hadir perwakilan Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, Badan Karantina Indonesia (Barantin), unsur CIQS, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, kepala kampung sekitar PLBN Yetetkun, OTML, serta masyarakat dan tokoh adat.
