"Kerja sama ini perlu dikaji secara komprehensif, termasuk kebutuhan BBM, volume, transportasi, distribusi, dan rute yang memungkinkan. Karena itu, diperlukan tindak lanjut bersama lintas instansi," kata Nurdin.
Selain aspek logistik, BNPP membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas Merauke–Boven Digoel–Yetetkun. Penguatan konektivitas tersebut diperlukan untuk mendukung mobilitas orang dan barang serta aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.
Forum juga membahas rencana penyediaan angkutan umum yang menghubungkan Yetetkun–Tanah Merah hingga Merauke. Ketersediaan transportasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi.
Dari aspek pengelolaan lintas batas, pembahasan mencakup aspek legal dan mekanisme perlintasan RI–PNG. Beberapa hal yang menjadi perhatian, antara lain persyaratan paspor dan visa bagi pengemudi, kepabeanan pengiriman BBM, pengawasan orang dan barang, serta penguatan keamanan di kawasan perbatasan.
Nurdin juga menekankan pentingnya memastikan pengembangan kawasan perbatasan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Menurut ia, sektor perdagangan, perkebunan, koperasi, transportasi, dan usaha masyarakat dapat dikembangkan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.
"Yang tidak kalah penting adalah masyarakat lokal harus menjadi bagian utama dalam pengembangan ekonomi kawasan. Aktivitas di perbatasan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraannya," tutur Nurdin.
