Selain itu, Bupati Boven Digoel bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Boven Digoel turut mengikuti pembahasan dan memberikan masukan mengenai kondisi masyarakat, pelayanan dasar, konektivitas, keamanan, serta peluang pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan.
Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Luar Negeri juga memberikan perspektif terkait penguatan koordinasi lintas sektor, hubungan bilateral Indonesia-PNG, serta penyiapan kebijakan dan mekanisme kerja sama yang mendukung pengembangan koridor Yetetkun–Butmambin.
Sebelumnya, Nurdin bersama Tim Survei dan Verifikasi Lapangan serta perwakilan kepala kampung sekitar PLBN Yetetkun meninjau Butmambin Border Post di Papua Nugini.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi akses, fasilitas perbatasan, serta potensi pengembangan konektivitas lintas batas melalui koridor Merauke–Yetetkun–Butmambin.
Melalui rangkaian survei, verifikasi lapangan, dan forum pembahasan tersebut, BNPP RI menyiapkan pengelolaan lintas batas secara terpadu. Langkah ini diarahkan untuk mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi, investasi, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan Tim Survei dan Verifikasi Lapangan Koridor Merauke–PLBN Sota–PLBN Yetetkun–Butmambin dengan melibatkan BNPP RI bersama KSP, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kemlu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Keuangan/Bea dan Cukai, Badan Karantina Indonesia, Pertamina Patra Niaga, serta unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Sebagai informasi, kegiatan turut didampingi Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI Amrullah M. Ridha dan Kepala PLBN Yetetkun Isak Mewed. Turut hadir Bupati Boven Digoel bersama jajaran, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, kepala distrik, kepala kampung sekitar PLBN Yetetkun, OTML, masyarakat dan tokoh adat, serta unsur CIQS.
