NADIKABAR.COM — Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI (BNPP) mengikuti Forum Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029. Forum ini diikuti bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan kementerian/lembaga (K/L) terkait di Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg).
Forum pembahasan tersebut melibatkan unsur lintas K/L, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Dari perspektif pengelolaan perbatasan, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin menjelaskan sistem gerbang negara di Papua saat ini mencakup tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi, yakni PLBN Skouw, PLBN Yetetkun, dan PLBN Sota.
Nurdin menegaskan pembangunan kawasan perbatasan perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan wilayah yang lebih luas dan tidak terbatas pada fungsi keluar-masuk orang dan barang.
"Pembangunan perbatasan tidak semestinya hanya dipandang sebagai pembangunan titik exit-entry, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membuka keterhubungan ekonomi di wilayah pedalaman Papua, khususnya dengan Papua Nugini," ujar Nurdin, dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10/2026).
