Menurut Nurdin, pengembangan konektivitas tersebut perlu berjalan beriringan dengan penanganan persoalan masyarakat perbatasan, termasuk warga Papua yang berada di Papua Nugini (PNG) dan memiliki keinginan untuk kembali, pemenuhan hak masyarakat adat, serta penguatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
Nurdin mencontohkan kawasan Yetetkun yang menunjukkan adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki lingkungan dan mengembangkan pertanian berkelanjutan. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menjadi salah satu rujukan dalam membangun pendekatan pembangunan perbatasan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat.
"Pendekatan kekeluargaan dan pemanfaatan komunitas adat perlu berjalan bersamaan dengan pembangunan sarana dan prasarana. Dengan begitu, potensi gesekan di tingkat masyarakat dapat diminimalkan sekaligus memperkuat proses reintegrasi warga yang kembali ke wilayah asalnya," kata Nurdin.
Nurdin menjelaskan hubungan kekeluargaan dan keterikatan masyarakat Papua di PNG dengan komunitas adat serta tanah ulayat di wilayah asal merupakan modal sosial yang dapat diperhatikan dalam pendekatan pemulangan secara sukarela.
Dalam konteks tersebut, keberadaan PLBN menjadi salah satu titik awal untuk membuka akses masyarakat terhadap wilayah perbatasan.
