NADIKABAR.COM — Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan lingkaran inti pemerintahan hingga dugaan makar, apabila terbukti melalui penyidikan yang sah, bukan sekadar tindak pidana teknologi informasi dan operasi terencana untuk melumpuhkan kewibawaan Presiden (makar). Ini adalah serangan terhadap jantung pengambilan keputusan negara.
Yang dipertaruhkan bukan hanya percakapan pribadi. Kebocoran komunikasi Presiden dapat membuka peta kebijakan ekonomi sebelum diumumkan, agenda penertiban sumber daya alam, arah penegakan hukum, dinamika kabinet, strategi diplomasi, hingga langkah negara menghadapi ancaman keamanan. Informasi yang bocor sebelum waktunya dapat berubah menjadi komoditas: diperdagangkan, dimanfaatkan untuk pemindahan aset, dipakai untuk mendahului kebijakan, atau dijadikan senjata untuk menekan pemerintah.
Di sinilah bahayanya. Penyadapan ilegal tidak selalu berakhir pada layar telepon. Ia bisa berujung pada manipulasi pasar, permainan proyek, penghindaran pajak, pengalihan keuntungan ke luar negeri, serta sabotase kebijakan yang seharusnya menguntungkan rakyat.
Yang harus diburu bukan hanya "siapa menyadap", melainkan seluruh rantai kejahatannya: siapa yang memberi perintah, siapa yang mengoperasikan perangkat, siapa yang menyediakan akses, siapa yang menerima data, siapa yang memperoleh keuntungan, serta siapa yang menikmati perlindungan dari kebocoran informasi tersebut.
Penyadapan ilegal terhadap kepala negara berpotensi membuka akses terhadap agenda kebijakan strategis sebelum diumumkan: kebijakan perpajakan, penertiban sumber daya alam, ekspor, devisa hasil ekspor, penegakan hukum, perubahan kabinet, hingga posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik. Informasi seperti itu memiliki nilai ekonomi dan politik yang sangat besar. Bila jatuh ke tangan pihak yang berkepentingan, kebijakan negara dapat didahului oleh transaksi pasar, pemindahan aset, rekayasa opini, bahkan sabotase terhadap program pemerintah.
Penyadapan yang sah hanya dapat dilakukan dalam kerangka hukum, untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional, oleh lembaga yang berwenang serta melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kewenangan intelijen pun dibatasi untuk melindungi keamanan dan kedaulatan nasional, bukan menjadi alat faksi, bisnis, atau konflik kepentingan pribadi.
Karena itu, jika dugaan tersebut terbukti, penyidikan harus diarahkan untuk membongkar rantai kejahatan dari hulu sampai hilir.
Pertama, bongkar pelaku operasional: siapa yang memasang, mengakses, mengelola, dan menyalin data komunikasi. Kedua, bongkar pemberi perintah: siapa yang membiayai, melindungi, atau mengarahkan operasi tersebut. Ketiga, bongkar penerima manfaat: siapa yang memperoleh keuntungan politik, ekonomi, maupun bisnis dari informasi rahasia itu. Keempat, telusuri jalur data: ke mana data dikirim, disimpan, diperjualbelikan, atau dipindahkan lintas yurisdiksi. Kelima, telusuri uang dan aset: karena operasi seperti ini tidak mungkin berjalan tanpa biaya, perantara, dan kompensasi.
Pendekatannya harus sederhana tetapi keras: ikuti data, ikuti uang, ikuti manfaatnya.
