Pemeriksaan forensik digital harus mencakup perangkat, server, akun, log akses, pola komunikasi, dan jejak penghapusan data. Penyidik perlu mencocokkan waktu akses informasi dengan peristiwa yang terjadi setelahnya: perubahan transaksi bisnis, perpindahan aset, aksi pasar, perubahan posisi perusahaan, atau langkah pihak tertentu yang secara tidak wajar mendahului kebijakan negara.
Risiko siber Indonesia memang nyata. BSSN mencatat sekitar 5,16 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025, atau rata-rata 182 potensi ancaman setiap detik. Angka itu tidak otomatis berarti seluruhnya serangan, tetapi memperlihatkan bahwa ruang digital Indonesia sedang berada dalam tekanan yang serius dan tidak boleh ditangani dengan pendekatan seremonial.
Di sisi keuangan, PPATK menerima lebih dari 43,7 juta laporan sepanjang 2025, termasuk sekitar 39,8 juta laporan transfer dana dari dan ke luar negeri. Transfer dana keluar negeri tercatat mencapai Rp7.959 triliun. Angka tersebut tidak berarti seluruhnya bermasalah, tetapi menegaskan bahwa negara memiliki data dan instrumen untuk menelusuri pola transaksi lintas batas yang tidak wajar, termasuk apabila berkaitan dengan tindak pidana asal, pencucian uang, atau perdagangan data.
Negara harus segera membentuk satuan tugas khusus yang independen dan lintas lembaga, melibatkan unsur penegak hukum yang berintegritas, BSSN, PPATK, Komdigi, intelijen negara, serta ahli forensik digital independen. Tim ini harus bekerja dengan mandat yang jelas, tenggat waktu yang tegas, dan pelaporan yang terukur kepada Presiden serta publik tanpa membuka materi yang membahayakan keamanan nasional.
Ada tujuh langkah yang harus dijalankan secara bersamaan:
1. Audit total seluruh sistem komunikasi dan perangkat digital Presiden serta pejabat strategis.2. Isolasi dan amankan seluruh bukti digital agar tidak dihapus, dimanipulasi, atau dipindahkan.3. Telusuri rekening, aset, perusahaan terafiliasi, nominee, dan transaksi mencurigakan para pihak yang terindikasi.4. Cocokkan log akses dengan momentum kebijakan ekonomi, penegakan hukum, dan keputusan strategis negara.5. Perkuat pengamanan komunikasi negara dengan enkripsi berlapis, pembatasan akses berbasis kebutuhan, serta audit rutin oleh pihak independen.6. Evaluasi menyeluruh tata kelola kewenangan penyadapan di semua institusi agar tidak berubah menjadi instrumen kekuasaan informal.7. Terapkan sanksi pidana, etik, administratif, dan perampasan aset secara maksimal terhadap setiap pihak yang terbukti terlibat.
Kebocoran data pribadi saja telah memiliki konsekuensi pidana berat. Apalagi bila yang dibocorkan adalah komunikasi strategis kepala negara, agenda kedaulatan ekonomi, dan arah kebijakan nasional. Negara tidak boleh membiarkan rahasia pemerintahan menjadi barang dagangan bagi pemburu rente, pemain politik, atau kepentingan asing.
Presiden harus mendapat kepastian bahwa aparatur negara bekerja untuk Republik, bukan untuk jaringan, kelompok, atau kepentingan yang berdiri di belakang layar. Kesetiaan kepada negara tidak cukup dibuktikan dengan jabatan dan seragam. Kesetiaan dibuktikan ketika seseorang memegang rahasia negara, lalu memilih menjaganya-bukan menjualnya.
