Jika penyadapan ilegal ini terbukti, hukum tidak boleh hanya menangkap tangan yang menekan tombol. Hukum harus menemukan otak yang memberi perintah, dompet yang membiayai, dan pihak yang menikmati hasilnya.
Apabila penyadapan ilegal itu tidak berhenti pada pencurian informasi, tetapi terbukti menjadi bagian dari operasi terencana untuk melumpuhkan kewibawaan Presiden, mengendalikan keputusan pemerintahan, menciptakan konflik di dalam kabinet, membangun tekanan politik, atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka perkara ini tidak lagi sekadar kejahatan siber. Ia patut didalami sebagai dugaan tindakan yang mengarah pada makar.
Makar bukan kritik terhadap pemerintah. Makar juga bukan perbedaan pandangan politik, kebebasan pers, demonstrasi damai, ataupun kompetisi kekuasaan yang sah dalam demokrasi. Makar adalah tindakan dengan maksud menyerang, melumpuhkan, atau menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara di luar konstitusi dan hukum.
KUHP yang berlaku menempatkan makar terhadap Presiden/Wakil Presiden maupun makar dengan maksud menggulingkan pemerintah sebagai tindak pidana yang sangat serius. Karena itu, negara harus membedakan secara tegas antara kritik yang dijamin konstitusi dengan operasi gelap yang memanfaatkan penyadapan, pembocoran informasi strategis, tekanan ekonomi, propaganda digital, dan jaringan kekuasaan untuk melemahkan pemerintahan dari dalam.
Bila ada bukti bahwa informasi hasil penyadapan dipakai untuk memetakan kelemahan internal, mengadu domba pejabat negara, mengintervensi kebijakan, menggerakkan kekuatan ekonomi tertentu, atau membangun skenario delegitimasi Presiden, maka penyidik wajib mendalami adanya rangkaian permufakatan jahat. Jangan hanya melihat satu tindakan secara terpisah. Negara harus membaca pola, hubungan, motif, aliran dana, serta manfaat yang diperoleh para pihak.
Sebab makar modern tidak selalu datang dengan senjata dan tank di jalanan. Ia dapat hadir melalui penguasaan informasi, pembajakan komunikasi, transaksi gelap, manipulasi opini publik, tekanan pasar, dan pengkhianatan orang-orang yang diberi akses pada rahasia negara.
Maka, bila dugaan itu terbukti, penanganannya tidak boleh setengah hati. Pemerintah harus bertindak tegas, terukur, dan berdasarkan hukum untuk menjaga Presiden, menjaga pemerintahan yang sah, serta menjaga kedaulatan Republik Indonesia.
Anggota Wantimpres RI Bambang Soesatyo
