NADIKABAR.COM — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menembus Rp145 triliun tahun ini.

"Untuk bahan baku saja di tahun 2026 ini, total dana yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku lebih dari Rp145 triliun dalam satu tahun," ujar Sudaryono dalam keterangan resmi, Jumat (20/11).

Melihat besarnya anggaran tersebut, Sudaryono menegaskan program tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya petani, peternak, pedagang pasar tradisional, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kita ingin bahwa MBG ini bukan hanya untuk memberikan gizi bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, tapi juga memberikan dampak kepada ekonomi yang ada di desa, di kecamatan, bagi pedagang, pedagang tradisional, peternak, petani, UMKM," sambungnya.

Menurut Sudaryono, perputaran anggaran MBG harus mampu mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru. Karena itu, BGN berupaya memastikan rantai pasok kebutuhan dapur MBG melibatkan pelaku usaha dan produsen lokal.

Salah satu upaya yang tengah disiapkan adalah Loka MBG, yakni aplikasi atau mekanisme belanja daring yang diarahkan untuk mempertemukan kebutuhan dapur MBG dengan pemasok lokal.

Melalui sistem tersebut, BGN ingin memastikan belanja bahan baku tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar, tetapi juga memberikan kesempatan kepada petani, peternak, koperasi, dan pedagang di daerah.

"Jangan sampai dapur-dapur ini kemudian membeli dari tempat-tempat yang jauh atau dari korporasi-korporasi yang memang sudah besar. Presiden menginginkan bahwa ekonomi ini harus tumbuh, ekonomi harus bergerak, ekonomi harus berputar dan dari perputaran APBN yang besar dari anggaran MBG yang besar ini," jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ini menambahkan, BGN mendorong keterlibatan rekanan yang terverifikasi, mulai dari asosiasi peternak, koperasi peternak ayam dan susu, hingga asosiasi petani yang memasok beras dan sayuran.

Ia menekankan, keterlibatan produsen lokal harus dibangun melalui mekanisme yang mampu menjaga keseimbangan harga. Dengan demikian, petani dan peternak memperoleh harga yang layak, sementara konsumen tetap terlindungi dari kenaikan harga yang tidak wajar.

Menurut Sudaryono, negara telah memiliki instrumen pengendalian harga melalui Harga Acuan Pemerintah (HAP) di tingkat produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen. Kedua instrumen tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengadaan bahan baku MBG.

"Kalau terlalu tinggi kita turunkan sesuai dengan HET, kalau terlalu murah kita naikkan sesuai dengan HAP sehingga produsennya juga semangat untuk berproduksi, baik petani atau peternaknya, konsumennya juga tidak merasa dirugikan," tegasnya.

Kendati, Sudaryono menyadari rantai pasok bahan baku MBG saat ini masih perlu dibenahi agar keterlibatan produsen lokal semakin optimal.

Ia menilai BGN tidak bisa hanya mengandalkan pemeriksaan langsung ke sejumlah dapur, tetapi harus membangun sistem yang mampu memastikan proses pengadaan berjalan lebih baik.

"Kalaupun kita sidak satu dua enggak akan selesai kita sidak 27.000 dapur. Jadi harus kita siapkan sistem yang prima," ujarnya.