Said Iqbal mengkritik keras BPS dan meminta pejabat tingginya untuk berbenah. Pasalnya, anggaran negara yang digelotorkan untuk BPS cukup besar tapi hasilnya kurang optimal.
Dia juga menyoroti perhitungan desil yang menurutnya turut mempertimbangkan kondisi rumah, kepemilikan kendaraan hingga pengeluaran per kapita. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menghasilkan klasifikasi yang tidak menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya.
"Tapi ada menghitung juga rumahnya, dinding atau kayu, gedek lah istilah orang Jawa. Kemudian menghitung ada kendaraan bermotor atau tidak, motor, mobil. Kemudian menghitung juga tentang pengeluaran perkapitan. Come on. Jangan bikin rakyat pusing dengan uang triliunan yang sudah dibayar," tegas dia.
Said Iqbal terlihat heran karena buruh yang gajinya Rp 3 juta bisa saja masuk desil 9-10 dengan metode tersebut. Sementara desil tersebut diperhitungkan sebagai tingkatan tertinggi atau dianggap sudah sejahtera.
