NADIKABAR.COM — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkap tiga opsi lembaga yang berpotensi mengelola dana cadangan pesangon. Ketiga opsi tersebut adalah BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta pembentukan lembaga baru.
Said Iqbal mengatakan, ketiga opsi tersebut telah dibahas bersama pimpinan DPR dan Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR. Namun, hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum memutuskan lembaga yang akan ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon.
"Apakah Presiden memilih di antara satu ini, terhadap tiga kemungkinan, atau ada kemungkinan lain, tentu Presiden nanti yang memutuskan. Presiden belum memutuskan," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (16/11/2026).
Untuk opsi pengelolaan oleh BPJS Ketenagakerjaan, langkah tersebut membutuhkan perubahan terhadap dua regulasi, yakni Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan lantaran dana cadangan pesangon memerlukan iuran baru.
Opsi kedua adalah menyerahkan pengelolaan kepada Danantara. Opsi ini dinilai lebih memungkinkan karena tidak membutuhkan perubahan undang-undang dan dapat diatur melalui peraturan pemerintah.
"Kalau teman-teman tanya saya sebagai penasihat presiden, ini memang lebih cenderung pengelolaan jaminan dana cadangan pesangon itu adalah sebaiknya yang sudah ada, tanpa mengubah undang-undang. Yang paling mungkin Danantara," ujarnya.
Pembentukan dana cadangan pesangon dinilai penting karena selama ini masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pesangon kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Alasannya beragam, mulai dari status perusahaan yang pailit hingga kehabisan dana. Padahal, ketentuan mengenai formula pembayaran pesangon berdasarkan masa kerja telah diatur dalam undang-undang.
"Jadi banyak perusahaan yang ketika mem-PHK karyawan dengan alasan apa pun, dia tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang alasannya pailit, ada yang alasannya tidak punya uang lagi," ungkapnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemisahan dana cadangan pesangon dari kekayaan perusahaan melalui mekanisme iuran. Dengan skema itu, perusahaan dapat menyisihkan dana secara bertahap sehingga pembayaran pesangon tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kondisi keuangan.