Menurutnya, usulan yang disampaikan Celios merupakan rekomendasi berdasarkan data dan analisis lembaga tersebut.
Namun, pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan wealth tax berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.
Bimo menyebut DJSEF lebih berwenang memberikan penjelasan mengenai perkembangan kajian maupun arah kebijakan pemerintah terkait penerapan pajak kekayaan di Indonesia.
"Secara lebih detilnya apakah sudah dilakukan atau belum, Direktorat Jenderal Strategi Kebijakan Fiskal akan bisa lebih tepat untuk menjawab ini," pungkas Bimo.