Melansir The Guardian, Senin (22/9/2026), Huang mengatakan prediksi mengenai peristiwa kepunahan akibat AI tidak memiliki dasar ilmiah. Huang juga berpendapat seruan perusahaan-perusahaan AI baru-baru ini untuk pemberlakuan regulasi keselamatan tingkat nasional dan internasional bertujuan untuk menghindari hukum yang sudah ada yang dapat meminta pertanggungjawaban mereka.
Merujuk pada kasus-kasus terkini di mana perusahaan AI (termasuk Anthropic dan OpenAI) memicu insiden keamanan siber selama tahap pengujian, ia menyatakan bahwa sudah banyak hukum yang tersedia untuk menangani masalah-masalah tersebut.
"Ada hukum mengenai akses ilegal keamanan siber, ada ketentuan tanggung jawab atas kerusakan... jika produk Anda menimbulkan kerugian, jika produk Anda tidak bekerja sesuai janji, dan jika Anda terikat kontrak dengan perusahaan terkait perjanjian tingkat layanan (service level agreements), sudah banyak hukum yang mengatur hal itu. Intinya, terapkanlah hukum-hukum tersebut terlebih dahulu. Jangan biarkan narasi kiamat ini membuat mereka dibebaskan dari hukum yang berlaku saat ini," katanya.
Huang mengajak orang-orang untuk memperhatikan makna tersiratnya. Dia menyebut mereka sebenarnya tidak meminta aturan hukum tambahan, justru meminta agar dibebaskan dari aturan hukum yang sudah ada. Itulah masalahnya, menurut Huang.
Pernyataan Coxon, yang didukung oleh dua peneliti lain di perusahaan pengembang sistem AI Claude, memicu perdebatan internasional mengenai bahaya dan minimnya pengawasan terhadap AI di tengah perlombaan antarperusahaan untuk mengembangkan model-model AI yang semakin canggih.
